jatimekspose.com, Sumenep – Harga tembakau Madura anjlok drastis hingga di bawah biaya pokok produksi (BPP). Ketua Forum Komunikasi Pemerhati Petani (FKPP) Kabupaten Sumenep, angkat bicara dan menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap petani tembakau, khususnya di wilayah Madura Timur.
“Harga tembakau jenis tegal ditetapkan Rp54.000 dan jenis gunung Rp64.000 per kilogram, itu sangat tidak masuk akal! Jelas merugikan petani,” tegas Ketua FKPP yang juga aktif di Gerakan Aliansi Keadilan untuk Indonesia (GAKI), kepada JatimEkspose.com, Kamis (7/8/2025).
Ia mengungkapkan, hasil investigasinya di beberapa kecamatan sentra tembakau seperti Guluk-Guluk, Pasongsongan, Lenteng, dan Ganding menunjukkan fakta mencengangkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk 20 ribu batang tanaman, biaya produksi dari olah tanah, tanam, pupuk, hingga panen dan rajangan tembus puluhan juta rupiah. Tapi harga beli cuma Rp54-64 ribu per kilo? Ini bukan sekadar rugi, tapi melukai hati petani. Ini harus diprotes dan dilawan!” serunya lantang.
Ketua FKPP juga menyoroti keputusan Pemkab Pamekasan—yang notabene menjadi rujukan utama BPP tembakau Madura—yang dinilai tidak transparan.
“Saya ingin tahu, saat keputusan harga dibuat, apakah ada perwakilan dari pabrikan besar seperti Sampoerna, Wismilak, Djarum, HUI? Kalau ada, artinya mereka sepakat untuk tidak berpihak kepada petani!” cetusnya geram.
Ia menilai, situasi ini bisa menjadi momentum bagi para pengusaha lokal untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada petani.
“Kalau pengusaha lokal di Sumenep benar-benar pro terhadap petani, maka belilah tembakau di atas harga BPP. Misalnya Rp70 ribu, Rp74 ribu, bahkan Rp80 ribu per kilogram. Itu baru namanya angkat martabat petani!” seru dia.
FKPP juga mendesak Bupati Sumenep agar tak tinggal diam. Pemerintah daerah dinilai harus bergerak cepat dan membangun komunikasi dengan para pengusaha lokal.
“Pak Bupati harus ambil sikap! Jangan hanya jadi penonton. Sumenep ini penghasil tembakau terbesar dan kualitas terbaik se-Madura. Varietas Perancak N95 sudah diakui dunia,” tegasnya.
Dirinya menilai, kebijakan yang lemah akan berdampak buruk bagi masyarakat petani tembakau.
“Kalau pemerintah daerah lemah, maka petani akan terus jadi korban. Dan jangan salahkan jika nanti petani memilih tidak tanam tembakau lagi,” pungkasnya.
