jatimekspose.com, Sumenep – Polemik dugaan menu tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, kembali memantik perhatian publik.
Kali ini, sorotan tajam datang dari wali siswa yang menilai fungsi pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ach. Farid Azziyadi, wali siswa asal Desa Pordapor, secara terbuka mempertanyakan peran dan tanggung jawab unsur yang ada di dalam SPPG, khususnya pada dapur MBG yang beroperasi di bawah naungan Yayasan Darul Arqom Batukerbuy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Farid, sederet temuan menu bermasalah—mulai dari nasi basi, susu asam, hingga lauk yang tidak layak konsumsi—menjadi indikator kuat lemahnya kontrol kualitas makanan yang seharusnya menjadi standar utama program nasional tersebut.
“Setiap dapur MBG itu jelas strukturnya. Ada kepala dapur, ada pengawas, ada ahli gizi. Pertanyaannya, ke mana mereka? Apa benar fungsi pengawasan itu dijalankan?” tegas Farid, Senin (19/1/2026).
Farid menekankan bahwa program MBG bukan sekadar kegiatan bagi-bagi makanan, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas.
Karena itu, menurutnya, kelalaian sekecil apa pun tidak bisa ditoleransi, apalagi jika menyangkut anak-anak usia sekolah.
Ia juga mengingatkan bahwa SPPG memiliki peran krusial dalam rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Jika salah satu mata rantai ini lemah, maka risiko yang ditanggung bukan hanya citra program, tetapi juga kesehatan peserta didik.
“Bagaimana mungkin ini disebut makanan bergizi, kalau yang sampai ke anak-anak justru basi, asam, bahkan tidak layak konsumsi,” ujar Farid.
Lebih jauh, Farid meminta agar pengawasan tidak hanya dibebankan pada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan kontrol aktif di tingkat lokal, baik desa, sekolah, hingga masyarakat. Ia menilai, tanpa pengawasan ketat dan transparan, program MBG berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya.
Farid bahkan menduga adanya unsur dalam SPPG Pordapor yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal.
Dugaan ini, kata dia, harus segera ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini bukan soal viral atau tidak. Ini soal keselamatan anak-anak kita. Kalau hari ini dibiarkan, besok bisa lebih parah,” pungkasnya.
Terpisah, kepala SPPG Pordapor ini mengaku sudah melakukan konfirmasi ke lembaga Tarbiyatul Athfal Tanodung Laok, Maskiyatun menyampaikan bahwa pihak sekolah selama ini tidak ada keluhan apapun. Dirinya juga meminta pihak sekolah agar bertemu langsung dengan wali siswa dalam video tersebut.
“Mohon ijin bapak, berdasarkan video yang beredar, kami langsung konfirmasi ke pihak sekolah dan pihak sekolah juga menyampaikan kalau selama siswa menikmati paket MBG tidak ada keluham apapun. Dan saya juga minta ke pihak sekolah untuk ketemu sama wali siswa tersebut, dan info dari pihak sekolah menunya sudah dibuag. Selain itu melihat dari tampilan menu, dari timunnya saja tidak sama dengan timun yang kami pakai.” Kata Maskiyatun, Kepala SPPG Pordapor saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp. Senin (19/1).
