jatimekspose.com, Sumenep – Polemik dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang disuspensi Badan Gizi Nasional menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Di tengah temuan roti berjamur, makanan busuk, hingga menu tak sesuai standar gizi, Pemerintah Kabupaten Sumenep memilih bersikap tegas.
Sorotan publik tak hanya pada kualitas menu yang disebut hanya menyajikan telur atau pisang di sejumlah sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah lain juga mencuat, mulai dari dapur yang belum mengantongi sertifikasi HACCP/ISO/Halal, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) memadai, hingga penggunaan susu yang tidak berlogo BGN sebagai pengganti komponen lain.
Tak berhenti di sana, dugaan kolusi antara supplier dan mitra SPPG ikut menyeruak. Bahkan, isu tak sedap berupa skandal perselingkuhan di lingkungan kerja SPPG menambah panjang daftar persoalan yang mencoreng program strategis tersebut.
Menyikapi kondisi itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, angkat suara. Ia memberikan ultimatum keras kepada seluruh pemilik dapur MBG agar tidak bermain-main dengan kualitas makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah.
“Kami menghimbau kepada seluruh pemilik dapur MBG untuk memperhatikan secara serius kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak kita, sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah,” tegasnya. Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, program MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi menyangkut masa depan generasi. Karena itu, setiap dapur wajib patuh pada standar gizi, keamanan pangan, dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Tak hanya imbauan, orang nomor satu di Kota Keris itu juga memastikan akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan. Ia menegaskan, rekomendasi sanksi ke pemerintah pusat bukan sekadar wacana.
“Dalam waktu dekat, saya akan keliling ke beberapa dapur dan saya tidak akan segan-segan merekomendasikan melalui pemerintah daerah kalau ada informasi tentang dapur yang tidak memenuhi standar,” tambahnya.
Ultimatum ini menjadi sinyal jelas: dapur SPPG di Sumenep tak boleh asal jalan. Kualitas pangan, transparansi pengelolaan, dan integritas pelaksana program kini berada dalam pengawasan ketat. Jika masih ditemukan pelanggaran, bukan tak mungkin langkah tegas benar-benar dijatuhkan.
